 |
| Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten Teddy Rukman |
SERANG, (KB).-Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari. Namun, di Provinsi Banten, hingga Rabu (8/4/2015), bantuan dana untuk operasional UN yang bersumber dari APBN senilai sekitar Rp 9 miliar belum cair seluruhnya.Meski demikian Ketua Panitia UN Teddy Rukman, memastikan hal tersebut tidak mengganggu proses pelaksanaan UN di Banten.
“Tidak menjadi kendala dalam UN. Memang sistem pencairannya berbeda di tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu seluruh bisa langsung dicairkan. Kalau sekarang harus sesuai dengan kebutuhannya, harus di SPJ-kan dulu, baru diajukan ke pusat,” kata Teddy kepada wartawan di ruang Sekda Banten, kemarin, Ia mengatakan, dana bantuan operasional UN tersebut antaralain meliputi belanja alat tulis kantor, ruangan, dan honor pengawas. Menurutnya, hal itu bisa disiasati dengan menggunakan dana talangan dari kabupaten/kota.“Ya itu diserahkan ke kabupaten/kota, bisa saja mungkin ditalangi dulu atau seperti apa. Yang jelas hal ini tidak menggangu pelaksanaan UN,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pencairan bantuan dana operasional UN tersebut melalui transfer. Dalam hal ini pemerintah pusat menyalurkan dana ke Pemprov Banten kemudian disalurkan lagi ke Kabupaten/kota seseuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.“Dana bantuan operasional UN sudah memiliki standarisasi, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah peserta UN. Tahun ini anggaran yang paling kecil itu untuk Kota Cilegon hanya sekitar Rp 500 juta, sedangkan paling besar itu di Tangerang yaitu Rp 2,1 miliar karena di sana ruang kelas lebih banyak,” ungkapnya.
Dalam UN kali ini, setiap kelas akan diawasi dua orang pengawas yang berasal dari sekolah. Perguruan tinggi yang sebelumnya terlibat sebagai pengawas, sekarang hanya bertugas sebagai pemantau dan pemindai lembar jawaban UN.“Untuk pengawas yang berasal dari kalangan guru dilakukan dengan cara disilang. Artinya, guru tidak boleh menjadi pengawas di sekolahnya sendiri. Untuk perguruan tinggi yang dilibatkan sebagai pemindai lembar jawaban UN adalah Untirta dan UIN Jakarta,” katanya.
Selanjutnya, untuk satu ruangan maksimal diisi oleh 20 siswa dengan dua pengawas. Sementara, soal UN terbagi dalam lima macam yang disimpan di dalam tiga model amplop yaitu besar, sedang, kecil.“Maksimal satu rungan 20 peserta UN dan minimal 10 peserta. Jika ada ganjil, misalnya jumlah peserta 105, maka satu ruangan ada yang berisi 10 hingga 15 siswa. Untuk amplop besar berisi 20 soal, sedang berisi 10, dan amplop kecil berisi 5 jenis soal,” ucapnya.
Dia menambahkan, untuk melakukan pengamanan UN pihak kepolisian tidak akan masuk ke sekolah. Pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan di gudang penyimpanan soal UN.“Untuk distribusi soal akan dilakukan H-2 pelaksanaan UN,” katanya.Sekda Banten Kurdi Matin menyatakan, Pemprov Banten sudah sangat siap menyelenggarakan UN, baik UN konvensional maupun UN berbasis komputer. "Melihat laporan yang disampaikan Disdik Banten, sudah sangat siap. Dan Sabtu besok pendistribusian soal sudah dimulai bekerja sama dengan aparat kepolisian," kata Kurdi.Menurutnya, ada yang menarik dalam UN tersebut mengenai ujian kejar paket C yang mencapai 10.550 peserta.
"Sekarang ini ada peningkatan cukup signifikan untuk mengejar ijazah SMA," katanya.
No comments:
Post a Comment