Pesan Mendagri pada Musrembang Banten, Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah

 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Pesan Mendagri pada Musrembang Banten, Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah - TANGERANG, (KB).-Pemerintah Provinsi Banten berjanji akan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun depan. Hal itu tampak dari tema yang diangkat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinai Banten 2016 yang digelar di Hotel Imperial Arya Duta, Tangerang, Senin (20/4/2015).

Tema lengkap yang diusung ialah peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing SDM untuk kesejahteraan rakyat yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkeadilan. "Harus ada penyelarasan program, kesepakatan dengan stakeholder untuk rencanakan RKPD 2016. Semua berlandaskan bahwa pelaksanaan program untuk pemerataan pembangunan," ujar  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat membuka Musrembang Banten.

Musrembang diharapkan bisa menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tidak boleh ada pertentangan antara dua pihak ini, apalagi di Provinsi Banten yang notabene penyangga ibu kota. Menurut dia, RKPD Banten tahun depan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional, yakni mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Semua ini harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan di daerah. "Musrembang ini harus merujuk kepada Nawacita Kabinet Kerja, yakni fokus kepada pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah," ucap Tjahjo. 

Mendagri menyebutkan ada dua hal mendasar yang juga harus diperhatikan, yakni investasi dan ketersediaan energi khususnya ketenagalistrikan. Penanaman modal yang masuk diharapkan bisa memperkuat konektivitas Banten dengan provinai lain di sekitarnya.Sementara itu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wardiasmo menilai Provinsi Banten belum efektif menyedot pajak khususnya pajak penghasilan (PPh), sebab lebih banyak wajib pajak yang menyetorkan uangnya ke DKI Jakarta.Wardiasmo mengatakan Gubernur Banten harus berani meningkatkan pendapatan daerah dari pajak penghasilan pekerja di berbagai sektor industri yang ada di provinsi ini.

“Pajaknya yang menerima Jakarta karena kantor pusatnya di Jakarta, beranikah Gubernur Banten tarik semua investasi besar kantor pusatnya juga di Banten,” ucapnya.

Wardiasmo sendiri menyadari untuk menarik investor menempatkan seluruh investasinya termasuk keberadaan kantor pusat di Banten tidak mudah. Dia berharap setidaknya pemerintah daerah bisa menyerap lebih banyak PPh orang masuk Banten, selama ini mengalir ke DKI. Diketahui,  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada tahun lalu investasi asing maupun domestik yang terealisasi di Banten Rp 30 triliun. Nilai ini terdiri dari Rp 8,08 triliun penanaman modal dalam negeri dan 2,03 miliar dolar AS penanaman modal asing.“Investasi di Banten lebih banyak penanaman modal asing membidik industri besar seperti pabrik semen di Bayah,” ucap Plt Gubernur Banten Rano Karno. Menurutnya, Pemprov siap memfasilitasi minat investasi yang datang, baik penyediaan lahan maupun infrastruktur pendukung semisal pembangkit listrik. BKPM mencatat pada 2014, Banten termasuk lima provinsi yang menyerap investasi terbesar.

Kehilangan Rp 1 triliun

Lebih lanjut, Rano Karno mengatakan, Provinsi Banten selama ini kehilangan potensi setoran pajak penghasilan (PPh) senilai Rp1 triliun.Dia  mengatakan nilai tersebut berasal dari PPh seitar 3.000 tenaga kerja asing yang masuk ke kantung Pemerintah DKI Jakarta.“Kalau itu bisa diambil jadi setor ke Banten, sekitar 20%-nya bisa jadi hak provinsi,” katanya. Rano Karno mengatakan, potensi yang sebetulnya bisa diserap Pemprov Banten mungkin lebih besar dari Rp 1 triliun. Nilai ini baru dari ribuan tenaga kerja asing saja, belum mencakup tenaga kerja domestik.Total tenaga kerja asing yang ada sekitar 5.000 orang. Dari jumlah tersebut yang menyetor pajak penghasilan ke Banten sekitar 2.000 orang. “Jadi Gubernur Banten itu repot, harus mencuci piring berkarat tetapi harus tetap dicuci,” seloroh Rano.Sekadar diketahui, bahwa sumbangan terhadap PDRB Provinsi Banten berdasarkan lapangan usaha terbesar dari industri pengolahan nonmigas dan perdagangan hotel restoran. Sektor pengolahan pada 2013 menyumbang 45,58%, sedangkan perdagangan hotel 19,42%.

Pesan Mendagri pada Musrembang Banten, Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah 2015-04-21T21:50:00-07:00 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Lucky Bachtiar