 |
| Pelabuhan Bojonegara harus diprioritaskan, Rano Karno |
Kelanjutan Pembangunan Belum Jelas, Pelabuhan Bojonegara Harus Diprioritaskan - SERANG, (KB).-Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno menyinggung pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Bojonegara yang hingga saat ini belum jelas. Menurut Rano Pelabuhan Bojonegara menjadi sangat tepat dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, khususnya Jawa, Sumatra, dan Bali.
“Pemprov Banten mengingatkan kepada pemerintah pusat tentang kelanjutan pembangunan Pelabuhan Bojonegara sebagai support pelabuhan internasional, pembangunan pelabuhan telah di groundbreaking Ibu Megawati pada tahun 2003 saat menjadi Presiden RI yang kemudian berhenti saat beliau tidak menjabat lagi,” kata Rano, dalam sambutannya pada Musrenbang Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Tangerang, Senin (20/4/2015).
Acara tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Kepala Daerah se-Banten, Sekda Banten, Unsur Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah, dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten.Pihaknya meyakini dilanjutkannya pembangunan Pelabuhan Bojonegara menjadi keputusan tepat dan strategis yang akan berimplikasi luas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, khususnya Jawa, Sumatra, Bali, yang dihuni 2/3 dari jumlah penduduk Indonesia.“Selain itu, juga akan mendatangkan multiplier effect yang siginifikan terhadap percepatan pembangunan di Banten yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan akan mengkaji terlebih dulu. Menurut dia, pemerintah pusat sangat terbuka atas usulan dari daerah.“Itu dikaji dulu, kami terbuka saja ada masukan-masukan, apakah itu usulan baru atau penguatan usulan. Itu juga sudah lama kan, di dalam ini (PP) juga sudah ada. Nanti seperti apa dibangun sebagai pelabuhan apa, itu kan harus dikaji dulu,” ujarnya, singkat.
Seusai acara, Rano Karno mengatakan Kepala Bappenas akan menggelar pertemuan-pertemuan khusus terkait pelabuhan tersebut. Meski ia mengakui belum ada kepastian mengenai kelanjutan pembangunannya.“Tadi sudah disampaikan dan Pak Andrinof tadi menyampaikan nanti ada pertemuan-pertemuan khusus. Sebenarnya kemarin itu ibaratnya tinggal dorong-dorongan dengan (pelabuhan) Cilamaya, karena Bojonegara dengan Cilamaya ini sudah termasuk dalam pelabuhan penyangga. Nah, kemarin lebih ke Cilamaya, walaupun sekarang juga belum jadi. Makanya, nanti pertimbangannya seperti apa. Akan tetapi ini harus ada jawaban, Bojonegara diteruskan atau tidak. Makanya kami usul buat Bojonegara agar Bappenas membahas khusus,” katanya.
Kepala Bappeda Provinsi Banten M. Yanuar mengatakan, selain sudah digroundbreaking Megawati, Pelabuhan Bojonegara juga masuk dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional.“Jadi tidak ada alasan lagi semestinya bahwa itu tidak menjadi prioritas, karena secara yuridis formal masih tercatat sebagai kasawasn strategis nasional. Makanya kami minta mendapat perhatian khusus pemerintah, karena jalan Bojonegara juga sekarang sudah menjadi jalan nasional,” katanya.Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni juga mempertanyakan kelanjutan Pelabuhan Bojonegara. Ia meminta pemerintah pusat memberikan kepastian terkait hal itu.
“Makanya ini akhirnya menjadi diteruskan atau tidak kan harus jelas. Seperti JSS sudah jelas tidak dilanjutkan karena dianggap tidak relevan dengan anggaran sangat besar,” katanya.Ia meminta Pemprov Banten pro aktif untuk terus mendorong terwujudnya pelabuhan Bojonegara karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.“Apalagi (pimpinan daerah dan presiden) sekarang ini kebetulan satu partai, harusnya bisa terealiasai, komunikasi tidak ada jarak dong. Saya berharap pelabuhan ini jadi proyek yang riil, tidak hanya di angan-angan saja, masyarakat akan terbantu dari segi petumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan indek pembangunan manusia (IPM),” katanya.
No comments:
Post a Comment