 |
| Plt Gubernur Segera Panggil Kadisbudpar |
Plt Gubernur Segera Panggil Kadisbudpar - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno akan memanggil Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Banten, Ali Fadillah, terkait kontroversi pementasan kesenian yang dilakukan pejabat Disbudpar dalam ajang Tong Tong Fair di Den Haag, Belanda. Hal itu disampaikan Rano pada saat audiensi Forum Seniman Banten (FSB) di ruang kerjanya, Senin (8/6/2015). Dalam kesempatan itu FSB juga menyerahkan petisi. “Jujur saya keget dengan berita ini. Kalau keberangkatan Pak Ali ke Belanda itu, memang iya, atas izin saya. Tapi untuk (pejabat) pentas di sana, saya belum tahu. Besok (hari ini) saya akan memanggil Pak Ali,” kata Rano di hadapan seniman.
Rano juga meminta maaf kepada seniman dan masyarakat Banten. Ia berterima kasih kepada para seniman Banten yang bersama-sama membangun kesenian di Banten. “Saya sangat apresiasi pada kawan-kawan seniman. Untuk itu saya ajak audiensi di sini. Bagi saya petisi itu satu jalan yang elegan. Saya juga seniman. Ini juga merupakan trigger (pemacu) buat kita. Secara pribadi saya minta maaf,” ujarnya. Sementara, Koordinator lapangan FSB, Firman Venayaksa, mengatakan, petisi itu terdiri atas lima poin dan didukung 41 komunitas seni yang ada di Banten. “Kami akan menunggu apa yang akan dilakukan gubernur sekarang.
Kami tidak ingin petisi ini hanya selesai saat ngopi bersama dan seterusnya, yang kami inginkan petisi itu dijalankan oleh yang berkepentingan dan pada akhirnya kami ingin kebudayaan di Banten bisa lebih," katanya. Firman juga mengatakan jika petisi itu tidak ditanggapi, FSB akan melakukan unjuk rasa. “Jika petisi itu tidak ditanggapi, kemungkinan kami akan turun ke jalan. Namun, tentu saja kami tidak menginginkan itu terjadi. Tapi tadi Plt juga cukup kaget mendengar kabar itu dan mengaku akan memperingatkan bawahannya,” ujarnya. Menurut Firman, selama ini para seniman tidak pernah menuntut hal yang aneh kepada Disbudpar. "Saya kira seniman tidak bergantung pada Disbudpar. Kami tidak pernah menuntut yang aneh-aneh," ucapnya.
Ia menjelaskan, ada 10 orang rombongan Disbudpar yang berangkat, terbagi dua, 5 orang ke Belanda untuk ikut Tong Tong Fair. Sementara 5 orang lagi dalam misi penelusuran sejarah di Belanda dan Paris. "Kami ke museum Belanda dan Paris ini misi penelusuran sejarah. Ada beberapa dokumen yang berhasil kami bawa," ujarnya. Berikut isi petisi yang disampaikan FSB kepada Plt Gubernur :
Menurut dia, pada porsi-porsi tertentu, misalnya pendelegasian pertemuan penyair, baik di luar negeri maupun dalam negeri, seyogiyanya seniman difasilitasi. "Karena tetap saja sifatnya delegasi, seperti halnya seni tari di Tong Tong Fair. Memang di Budpar kan wajar mengalokasikan untuk delegasi kesenian. Toh yang dijual para seniman juga ya Banten juga. Saya sendiri bukan orang sanggar tari, tetapi ini lebih pada memperjuangkan teman-teman lain yang haknya di situ," ujarnya. Secara terpisah, Kabid Kebudayaan Disbudpar Banten Yemmelia membantah keberangkatan para pejabat ke Belanda dan Perancis sebagai ajang pelesiran.
"Acara Tong Tong Fair sebetulnya mengikuti acara kementerian. Itu dianggarkan untuk pamerannya saja, untuk keseniannya tidak dianggarkan. Waktu itu saya berpikir sayang sekali jika di event internasional tidak menampilkan kesenian Banten. Akhirnya dua minggu sebelum berangkat pada latihan rampak bedug," ujarnya, ditemui seusai kegiatan di sebuah hotel di Kota Serang, kemarin. Ia sependapat mengenai pementasan seharusnya dilakukan oleh orang yang profesional. "Cuma kan enggak punya anggaran, tidak mungkin diada-adakan, kami juga ingin aman. Toh pejabat di sana juga pelaku. Ini memang kelemahan kami. Kami lupa menganggarkan untuk misi keseniannya. Saya menganggapnya sudah dianggarkan di bidang promosi," ucapnya.
Namun, ditanya nominal anggaran, ia mengaku tidak hafal. "Kalau Tong Tong Fair itu ada di bidang promosi saya tidak tahu. Kalau misi penelusuran sejarah itu di bidang saya, tetapi saya tidak hafal anggarannya, ada di kantor yang tahu PPTK," katanya. Mengenai foto-foto berlatar belakang Menara Eiffel yang beredar di facebook, ia menanggapinya santai. "Emang salah gitu? Mereka pun kalau ke sana pasti foto. Saya punya sepupu di sana, satu hari pulang pergi Belanda- Paris cuma empat jam. Saya hari Sabtu sampai Belanda. Hari Minggu tidak ada acara, jadi karena kebetulan ada sepupu di sana saya ajak anak sekalian ke Paris. Dan ini non APBD ya," ucapnya.
1) Salah satu tugas Disbudpar Banten adalah memfasilitasi seniman untuk pentas dalam pelbagai event yang mewakili kesenian dan kebudayaan Banten, sehingga kegiatan yang berurusan dengan kesenian dan kebudayaan haruslah melibatkan seniman. Dengan dibuatnya pementasan dadakan pada perhelatan Tong Tong Fair di Belanda yang diinisiasi oleh pejabat terkait, mengindikasikan bahwa Disbudpar tidak profesional dan tidak memiliki agenda yang jelas. Padahal seperti yang kami ketahui, pementasan dari seniman Banten pada acara Tong Tong Fair telah teragendakan oleh pihak panitia. Atas kejadian tersebut kami mengecam keras perilaku Disbudpar Banten tersebut.
2) Perlu adanya keterbukaan dalam proses keterwakilan komunitas seni/ seniman yang hendak difasilitasi Disbudpar (audisi, lomba dan seterusnya) sehingga tidak ada kesan komunitas seni/seniman tertentu saja yang mewakili Banten. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan dugaan-dugaan negatif. Kualitas estetis dan kekaryaan harus menjadi parameter utama dalam poin ini.
3) Alokasi anggaran bagi delegasi seniman harus jelas, transparan dan akuntabel.
4) Disbudpar harus melakukan koordinasi dengan pelaku seni dalam hal kegiatan kesenian dan mengakomodasi kegiatan-kegiatan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan Banten.
5) Harus ada penataan ulang personal Disbudpar mulai dari eselon 2,3 dan 4 sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas dalam bidang seni budaya dan pariwisata.
Diketahui, keikutsertaan rombongan pejabat Disbudpar Banten dalam ajang Tong Tong Fair 2015 di Belanda, menuai protes dan sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Sebab, keberangkatan pejabat tersebut dianggap hanya formalitas karena tanpa melibatkan pelaku seni budaya Banten.
3) Alokasi anggaran bagi delegasi seniman harus jelas, transparan dan akuntabel.
4) Disbudpar harus melakukan koordinasi dengan pelaku seni dalam hal kegiatan kesenian dan mengakomodasi kegiatan-kegiatan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan Banten.
5) Harus ada penataan ulang personal Disbudpar mulai dari eselon 2,3 dan 4 sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas dalam bidang seni budaya dan pariwisata.
Diketahui, keikutsertaan rombongan pejabat Disbudpar Banten dalam ajang Tong Tong Fair 2015 di Belanda, menuai protes dan sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Sebab, keberangkatan pejabat tersebut dianggap hanya formalitas karena tanpa melibatkan pelaku seni budaya Banten.
No comments:
Post a Comment